Salah satu tindak pidana yang tergolong fenomenal saat ini adalah kejahatan korupsi. Tindak pidana ini tidak saja merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada tahun 2022, Indonesia mengalami penurunan 4 poin, yang semulanya 38 poin pada tahun 2021 menjadi 34 poin pada tahun 2022. Penurunan IPK ini menyebabkan peringkat Indonesia turun dari posisi 96 pada tahun 2021 menjadi posisi 110 pada tahun 2022 dari 180 negara yang telah disurvei.

Terkait hal tersebut, rencana Indonesia yang menggagas RUU perampasan aset pada hakikatnya sudah mengalami ketertinggalan selama 17 tahun. Sebab, jika merujuk pada Konvensi Antikorupsi PBB (United Nation Convention Against Corruption/UNCAC), kehadiran regulasi tersebut seharusnya sudah terdapat selambat-lambatnya pada 31 Desember 2005. Berdasarkan hal tersebut, terdapat tiga tujuan dari konvensi UNCAC tersebut, yakni:

1. Membasmi korupsi secara efisien dan efektif

2. Kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi

3. Pemulihan aset (asset recovery). Perampasan aset ini merupakan turunan atau bagian dari pemulihan asset recovery tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum pidana atau kebijakan penaggulangan kejahatan, melalui perundang-undangan pidana yang secara jelas dan tegas, mengatur tentang bagaimana tindak pidana korupsi yang kronis tersebut, dapat diberantas secara sistematik dan komprehensif.

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tetntang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan mengenai sanksi pidana perampasan aset yag diperoleh dari tindak pidana korupsi, tertuang di dalam pasal 18 Undang-Undan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 18

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
   1. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang mengantikan barang-barang tersebut;

2. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
3. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3). Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang- undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Berdasarkan draf RUU perampasan aset yang disampaikan pemerintah kepada DPR terdiri dari 7 bab dan 68 pasal. Dalam pasal 2 RUU tersebut ditegaskan bahwa perampasan aset tidak didasarkan pada penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Kemudian di pasal 3 ayat 1 berbunyi, perampasan aset tidak menghapuskan kewenangan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. RUU perampasan aset tersebut menggunakan konsep non-conviction based forfeiture yang merupakan suatu perampasan aset yang dilakukan meski tidak ada kasus pidananya atau suatu putusan pidananya. Jika merujuk pada pasal 7 RUU perampasan aset, setidaknya ada empat kondisi sejauh mana perampasan aset dilakukan, yakni:

1. Tersangka atau terdakwa meninggal, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya
2. Terdakwa diputus lepas dari tuntutan hukum (3). Perkara pidananya tidak dapat disidangkan

(4). Terdakwa telah diputus bersalah oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap di kemudian hari diketahui terdapat aset yang belum dirampas.

Meski secara normatif membawa harapan yang besar, namun dalam implementatif

ketentuan tersebut tampaknya belum sepenuhya dapat diwujudkan. Hal itu diperkuat paa data kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang berhasil diungkap oleh insitusi penegak hukum yakni Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 Indonesian Corruption Watch (ICW) merilis bahwa dalam kurung waktu tersebut, jumlah kerugian negara akibat tindak pidana korupsi mencapai kurang lebih Rp. 8,5 triliun. Dari kerugian tersebut yang berhasil diselamatkan dan dikembalikan ke kas negara, masih tergolong sangat kecil yakni hanya sekitar Rp. 1,2 triliun saja.

Mencermati kinerja penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, terutama kinerja pengembalian kerugian negara di atas, disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, belum mampu menjadi sarana hukum yang efektif untuk memastikan bahwa pada setiap penyelesaian perkara korupsi, benar-benar akan terjadi pengembalian kerugian negara.

Sebagaimana telah disebutkan diatas, bahwa dalam rangka melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa, maka di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dirumuskan norma hukum baru yang bersifat spesifik yakni norma pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset diharapkan menjadi sebuah sarana penting dalam memberantas tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Terkait hal tersebut Perampasan aset tindak pidana akan lebih mudah dilakukan oleh aparat penegak hukum jika RUU tentang aset disahkan. Aset yang dirampas tersebut tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana korupsi, tetapi juga tindak pidana umum yang ancaman tindak pidana penjara mencapai 4 tahun atau lebih dengan nominal aset yang dirampas dengan minimal sebesar Rp 100 juta. RUU ini dapat memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah atau negara tidak lagi bertoleransi terhadap kejahatan- kejahatan tindak pidana tersebut. RUU Perampasan Aset juga diharapkan menjadi instrumen penting dalam hal penyitaan aset yang diperoleh dari hasil tindak kejahatan maupun dalam hal pengembalian aset yang telah dirampas oleh para pelaku kejahatan.

Dengan dirampasnya aset hasil kejahatan, diharapkan para pelaku tidak mengulangi lagi kejahatannya. Hal ini disebabkan karena secara teoritis, ketika hasil kejahatannya dirampas dan tidak bisa dinikmati pelaku kejahatan, terlebih kejahatan terorganisasi, maka lama-kelamaan mereka tidak bisa lagi membiayai kejahatannya. Di sisi lain, aset hasil rampasan tersebut dapat digunakan untuk pembangunan. RUU Perampasan Aset memiliki tujuan untuk memberikan dasar hukum yang jelas bagi penegak hukum dalam melakukan tindakan perampasan aset yang diperoleh secara tidak sah.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana memang selayaknya segera dibahas. Hal ini mengingat RUU tersebut dibutuhkan sebagai payung hukum untuk merespons kasus-kasus korupsi di Indonesia. RUU Perampasan Aset diharapkan dapat membantu

mempercepat proses pengembalian aset yang telah dicuri atau diperoleh secara tidak sah oleh pelaku kejahatan dan upaya proses pengembalian aset hasil tindak pidana terutama di luar negeri. Namun, RUU Perampasan Aset perlu menyesuaikan aturan peraturan perundang undangan lain, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana dapat mengisi kekosongan hukum yang mengatur konsep perampasan aset tanpa penghukuman atau pemidanaan terhadap pelakunya atau dikenal dengan Non-Conviction Based Asset Forfeiture