Korupsi yang merajalela di berbagai sektor telah menjadi akar dari ketidakstabilan ekonomi Indonesia. Kasus-kasus besar, seperti yang terjadi di BUMN energi, telah mengikis kepercayaan investor asing. Menurut Nanang dari Bank Indonesia, “Ketidakstabilan politik dan kasus korupsi besar dapat menurunkan kepercayaan investor asing” (Kontan, 2025). Akibatnya, terjadi arus keluar modal asing secara signifikan, dengan penjualan bersih oleh investor nonresiden mencapai Rp10,33 triliun dalam periode 24–27 Februari 2025, termasuk Rp7,31 triliun di pasar saham dan Rp1,24 triliun di pasar obligasi negara.
Keluarnya dana asing ini berdampak langsung pada nilai tukar rupiah, yang terus melemah hingga mencapai rekor terendah sejak krisis finansial Asia 1998. Pada 8 April 2025, rupiah diperdagangkan pada Rp16.850 per dolar AS, mencerminkan depresiasi sebesar 1,8% (Reuters, 2025). Pelemahan ini diperparah oleh ketegangan global, termasuk kenaikan tarif impor oleh Amerika Serikat sebesar 32% terhadap barang-barang Indonesia.
Dampak dari melemahnya rupiah tidak hanya dirasakan di pasar keuangan, tetapi juga di sektor riil. Biaya produksi meningkat akibat harga bahan baku impor yang lebih mahal, memaksa banyak perusahaan untuk melakukan efisiensi, termasuk dengan merumahkan karyawan. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memperkirakan bahwa jika kondisi ini berlanjut, lebih dari 100.000 pekerja di sektor industri berisiko terkena PHK dalam enam bulan ke depan (DetikFinance, 2025).
Untuk meredam gejolak ini, Bank Indonesia mengambil langkah tegas dengan melakukan intervensi agresif di pasar valuta asing. Bank Indonesia mengumumkan rencana untuk “intervene aggressively” di pasar domestik setelah libur panjang, termasuk di pasar spot, non-deliverable forward, dan pasar obligasi sekunder (Reuters, 2025). Langkah ini bertujuan untuk menstabilkan rupiah dan mengembalikan kepercayaan investor terhadap stabilitas keuangan negara.
Sayangnya, pemerintah dinilai belum optimal dalam memberantas korupsi. Reformasi birokrasi yang dijanjikan belum dijalankan secara konsisten, dan banyak pelaku korupsi besar masih belum tersentuh hukum secara tegas. Laporan Transparency International menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia stagnan dalam dua tahun terakhir, mencerminkan ketidakmampuan negara dalam membenahi sistem pengawasan dan penegakan hukum. Ketika institusi penegak hukum kurang independen dan masih terpengaruh kepentingan politik, pemberantasan korupsi hanya menjadi wacana tanpa aksi nyata.
Namun masyarakat tidak sepenuhnya tak berdaya. Dalam situasi seperti ini, Masyarakat memiliki peran krusial dalam mempertahankan stabilitas negara di berbagai aspek. Konsumsi domestik sangat diperlukan untuk mendukung nilai tukar rupiah, dengan mengurangi konsumsi produk impor dan beralih ke produk lokal dapat mengurangi penggunaan mata uang asing yang dapat melemahkan nilai tukar rupiah. Namun, mendorong konsumsi domestik diperlukan adanya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas dari produk lokal itu sendiri, sehingga kejujuran dan kredibilitas harus ditumbuhkan dari para pelaku bisnis lokal.
Komunitas bisnis lokal bisa bekerja sama dengan pelaku usaha kecil atau menengah untuk menciptakan rantai pasok domestik yang kuat. Namun, diperlukan adanya kredibilitas dan komitmen antar pihak. Sebab integritas dan transparansi merupakan hal yang sangat langka dewasa ini, dengan adanya transparansi dalam setiap kegiatan usaha akan menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat dalam mengonsumsi produk dalam negeri yang akan berdampak pada stabilitas ekonomi nasional. Akuntabilitas dan transparansi juga dapat dimulai dari kampanye literasi keuangan dan edukasi anti-korupsi di tingkat komunitas yang dapat membentuk budaya transparansi sejak dini. Sehingga, peran dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas negara di berbagai aspek dalam kondisi global yang tak menentu seperti saat ini.
Daftar Pustaka
Bloomberg. (2020, November 30). MIT Sustainable Supply Chains Director Dr. Alexis Bateman on Supply Chain Transparency [Video]. Bloomberg. https://www.bloomberg.com/news/videos/2020-11-30/mit-sustainable-supply-chains-director-dr-alexis-bateman-on-supply-chain-transparency-video
CNBC Indonesia. (2025, April 10). Pelemahan Rupiah Dipicu Kekhawatiran Investor. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/2025/04/10/pelemahan-rupiah-dipicu-kekhawatiran-investor
DetikFinance. (2025, April 9). Apindo: 100 Ribu Pekerja Terancam PHK. Detik.com. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2025/apindo-100-ribu-pekerja-terancam-phk
Kontan. (2025, April 6). Faktor Tarif Trump dan Korupsi Pertamina Bikin Rupiah Dekati Level Terburuk 1998. Kontan.co.id. https://investasi.kontan.co.id/news/faktor-tarif-trump-dan-korupsi-pertamina-bikin-rupiah-dekati-level-terburuk-1998
Kompas.com. (2025, 27 Februari). Kasus Pertamax Oplosan Menuntut Transparansi dan Akuntabilitas. Diakses pada 12 April 2025, dari https://www.kompas.com/tren/read/2025/02/27/074924165/kasus-pertamax-oplosan-menuntut-transparansi-dan-akuntabilitas?page=all
Reuters. (2025, April 8). Indonesia Stock Exchange says 20% fall would see trade suspended for the day. Reuters. https://www.reuters.com/markets/asia/indonesia-stock-exchange-says-20-fall-would-see-trade-suspended-day-2025-04-08/
Reuters. (2025, April 7). Indonesia to intervene “aggressively” when domestic markets reopen. Reuters. https://www.reuters.com/markets/asia/indonesia-intervene-aggressively-when-domestic-markets-reopen-2025-04-07/
Transparency International. (2024). Corruption Perceptions Index 2023. https://www.transparency.org/en/cpi/2023/index/idn
