Oleh : Sukma Purnama Rahayu
Dalam rangka mengurangi dampak ekonomi akibat padatnya penduduk terkhusus Pulau Jawa, Indonesia kini menanggulanginya dengan cara memindahkan Ibu kota Negara baru di luar Pulau Jawa, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Alasannya adalah karena resiko bencana yang minim, kawasan tersebut juga dinilai cukup strategis diantara kota-kota yang berkembang, yakni kota Balikpapan dan Samarinda. Dalam rencana pemindahan ibukota ini, diproyeksikan dapat menumbuhkan berbagai sektor di wilayah Kalimantan Timur.
Dampak pemekaran yang akan terjadi pada lokasi ibukota negara yang baru yakni dengan melihat adanya asumsi variabel dan menentukan wilayah yang paling memberi tarikan dan membawa dampak pertumbuhan ke sekitarnya, guna bermanfaat untuk perekonomian nasional. Sejauh ini, Jakarta masih mendimonasi perputaran ekonomi di Indonesia. Beberapa pihak mengklaim dengan adanya perpindahan ibukota, maka perekonomian menjadi lebih merata, tidak hanya terpusat di pulau Jawa saja. Untuk dampak yang akan terjadi pada pertumbuhan ekonomi, tergantung dari tahapan perencanaan. Apabila perencanaan yang dilakukan benar- benar matang, efek pertumbuhan ekonomi perkirakan dapat tumbuh dalam kurun waktu 5 tahun. Dalam kajian yang telah dilakukan pemindahan ibukota mampu meningkatkan perekonomian 0,1-0,2% karena adanya dorongan investasi baru.
Pemerintah mengemukakan alasan utama dari pemindahan IKN keluar Pulau Jawa adalah pemerataan ekonomi. Aktivitas pemerintahan dan bisnis yang berpusat di Pulau Jawa khususnya DKI Jakarta, telah menghambat pertumbuhan pusat-pusat perekonomian baru di luar Pulau Jawa. Dengan pemindahan IKN pemerintah berharap dapat mengakselerasi pemerataan ekonomi sekaligus mengurangi kesenjangan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Besarnya populasi menyebabkan daya dukung Pulau Jawa semakin menurun, terutama dalam hal penyediaan lahan dan air bersih. Khusus untuk DKI Jakarta, kemacetan dan kurangnya akses transportasi publik menyebabkan kerugian ekonomi sebesar Rp56 triliun per tahun (Bappenas, 26 Juni 2019).
Bappenas dalam kajiannya menyatakan bahwa pemindahan IKN akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional dengan prediksi kenaikan PDRB sebesar 0,1%. Bappenas menyatakan bahwa kenaikan PDRB bersumber dari pemanfaatan sumberdaya daya potensial seperti pembukaan lahan untuk keperluan infrastruktur produktif dan pembukaan lapangan kerja bagi sumber daya manusia terampil yang selama ini belum termanfaatkan. Secara spesifik Bappenas memperhitungkan akan terjadi peningkatan upah tenaga kerja bagi wilayah sekitar yang dicerminkan dengan kenaikan price of labour sebesar 1,37%.
Selain itu juga IKN akan menjadi magnet bagi para penduduk untuk keluar dari pulau Jawa. Fenomena ini terjadi lantaran tingkat pergeseran ekonomi tidak dari Jawa ke Kalimantan, melainkan dari Jawa ke Sumatera terlebih dahulu. Sebab, adanya konektivitas infrastruktur berupa jalan tol maupun sistem transportasi relatif lebih bagus. Maka dari itu, Kalimantan ingin didorong dengan cara memaksa orang untuk melakukan pertumbuhan ekonomi di IKN.
IKN akan menjadi mesin penggerak perekonomian bagi Kalimantan dan menjadi pemicu penguatan rantai nilai domestik di seluruh Kawasan Timur Indonesia. Pembangunan IKN menempatkan Indonesia dalam posisi yang lebih strategis dalam jalur perdagangan dunia, aliran investasi, dan inovasi teknologi. Selain itu, IKN juga akan menjadi percontohan bagi pengembangan kota yang berkelanjutan yang didorong oleh penerapan teknologi terkini.
Pemindahan IKN berangkat dari kenyataan bahwa ibu kota saat ini sudah menanggung beban sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat bisnis. Pemindahan IKN memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu pertumbuhan wilayah industri dengan rantai nilai hingga hilir akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya akan menurunkan ketimpangan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.
Daftar Pustaka
Antaranews.com. (19 Juli 2019). “Pemindahan Ibu Kota”, https://www.antaranews.com/ berita/965428/pemindahan-ibukota-ke kalimantan-diyakinitingkatkan-arus-perdagangan, diakses 22 Agustus 2019.
Badan Pusat Statistik, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2019, BeritaResmi Statistik, No. 39/05/Th.XXII, 6 Mei 2019
Hartati, Enny Sri. (2019). “Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara”, Kompas, 27 Agustus 2019, hal.1
Yahya, H.M, Pemindahan Ibu Kota Negara Baru dan Sehjahtera. 2018.
