TWEET SCIENTIFIC

Resesi ekonomi adalah masa di mana pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) negara turun secara signifikan dalam jangka waktu yang cukup panjang atau biasanya diukur dengan dua kuartal berturut-turut dalam satu tahun. Selain itu, resesi ekonomi juga dapat ditandai dengan peningkatan tingkat pengangguran, penurunan tingkat konsumsi, dan penurunan tingkat investasi. Indonesia pernah mengalami resesi pada tahun 1963, 1998, dan 2020/2021 dengan masing-masing penyebab yang berbeda. Sebagai contoh resesi pada tahun 1998 yang dipicu oleh krisis keuangan Asia termasuk Indonesia karena nilai mata uang yang melemah menyebabkan melambungnya angka kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan pada 1996 berjumlah 22,5 juta jiwa atau sekitar 11,3% dari total penduduk. Sampai dengan akhir tahun 1998, jumlah penduduk miskin melonjak menjadi 49,5 juta orang, atau sekitar 24,2% dari total penduduk. Lembaga International Monetary Fund (IMF) memprediksi pada tahun 2023 akan mengalami resesi global, hal tersebut disebabkan oleh belum berakhirnya ketegangan politik Rusia terhadap Ukraina, krisis biaya hidup akibat inflasi dan perlambatan ekonomi Cina. Lalu, bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2023? Mengingat Indonesia sebagai negara dengan sistem ekonomi terbuka yang nantinya dapat terpengaruh dengan kondisi tersebut.

Menghadapi kondisi global sekarang pemerintah Indonesia tentu telah menyiapkan strategi kebijakan yang tepat untuk mengantisipasi kemungkinan dampak resesi global tersebut baik melalui kebijakan Monter maupun fiskal. Dari sisi kebijakan moneter, pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia tetap melakukan kebijakan pengetatan moneter dimana pada Bulan Desember 2022, menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 5,50%. Keputusan menaikkan suku bunga ini diambil sebagai langkah memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi sehingga inflasi inti tetap terjaga dalam kisaran 3,0±1%. Selanjutnya dari sisi Fiskal, gambaraan kebijakan ekonomi Indonesia dapat dilihat dari postur APBN 2023 yang telah disusun oleh pemerintah. APBN memiliki 3 fungsi yaitu fungsi stabilisasi, fungsi alokasi, dan fungsi distribusi. Dari ketiga fungsi tersebut bertujuan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara agar peningkatan produksi dan kesempatan kerja serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujudkan. Penilitian sebelumnya yang dilakukan oleh Darmastuti dkk (2021) membahas mengenai kebijakan yang diambil negara Indonesia dalam menghadapi acaman resesi yang diakibatkan Covid-19. Terdapat kesamaan dalam penyebab resesi saat pandemi dan pada tahun 2023 yaitu scaring effect. Diketahui bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah berfokus pada kebijakan fiskal dan penguatan sektor UMKM.

Menurut Bank Indonesia pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah perlambatan ekonomi global. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2023 mencapai Rp5.071,7 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 Rp2.961,2 triliun. Sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2023 tercatat sebesar 5,03% (yoy), sedikit meningkat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,01% (yoy). Presentase tersebut sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023 sebesar 5,3% pada RAPBN 2023. Pertumbuhan ekonomi 2023 diprakirakan tetap kuat pada batas atas kisaran 4,5-5,3%, didorong oleh perbaikan permintaan domestik dan tetap positifnya kinerja ekspor. Pertumbuhan tersebut terjadi pada seluruh lapangan usaha dengan ditopang oleh Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Pertambangan dan Penggalian yang mencapai 65,02% pada perekonomian Indonesia. Pertumbuhan tertinggi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,93% yang didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat dan kunjungan wisatawan mancanegara, serta penyelenggaraan acara nasional dan internasional. Pertumbuhan sektor Transportasi dan Pergudangan juga dipengaruhi oleh peningkatan volume eskpor dan impor Indonesia. 

Ekspor Barang dan Jasa tumbuh 11,68% (yoy) pada triwulan I 2023 dan ditopang oleh permintaan mitra dagang utama yang masih kuat. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia pada triwulan I 2023 naik 1,60% dibanding periode yang sama tahun 2022 dan ekspor nonmigas naik 0,55%. Sementara pada triwulan itu, impor tumbuh dengan peningkatan pada golongan barang modal 10,50% dan barang konsumsi 2,73%, namun bahan baku turun 6,60%. Konsumsi rumah tangga membaik dengan tumbuh sebesar 4,54% (yoy), seiring dengan naiknya mobilitas dan peningkatan daya beli serta penurunan inflasi. Konsumsi Pemerintah tumbuh positif sebesar 3,99% (yoy) didorong oleh belanja barang dan belanja pegawai. Pertumbuhan investasi nonbangunan tetap baik sejalan dengan kinerja ekspor, meski pertumbuhan investasi secara keseluruhan masih tertahan pada 2,11% (yoy) akibat investasi bangunan yang masih terbatas. 

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2023 tetap terjaga di hampir seluruh wilayah Indonesia. Provinsi-provinsi di Pulau Jawa pada triwulan I-2023 mendominasi struktur ekonomi Indonesia dengan peranan sebesar 57,17% dengan kinerja ekonomi yang mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 4,96% dibanding triwulan I-2022 (y-on-y). Penguatan pertumbuhan ekonomi tertinggi setelah dihapuskannya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 30 Desember 2022 tercatat pada provinsi di Pulau Sulawesi sebesar 7,00% disusul Kalimantan, Sumatera, Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Sementara itu, Pulau Maluku dan Papua mengalami perlambatan perumbuhan sebesar 1,95% 

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 sebesar 5,3% jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan perekonomian global tahun 2023 yang diperkirakan hanya berada pada kisaran 2,2% hingga 2,7%. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia sebagai negara dengan menganut sistem ekonomi terbuka yang mempermudah ekspor impor barang dan jasa dengan negara lain. Namun menurut ekonom Chatib Basri Indonesia tidak terlalu terpengaruh oleh resesi ekonomi dunia, walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat (Basri, 2022). Sistem perekonomian Indonesia yang terbuka bukan menjadi ancaman untuk Indonesia ketika terjadi resesi global, hal tersebut dikarenakan Indonesia bukanlah negara yang bergantung dengan perdagangan internasional saja tetapi bergantung pada kebutuhan domestik, seperti kebutuhan konsumsi domestik. Berkaca pada tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia selama masa pandemi pada 2020-2022 berada diangka positif karena ditopang oleh variabel konsumsi. Untuk menopang konsumsi nasional, pemerintah telah mengeluarkan anggaran sebesar 172,1 triliyun pada tahun 2020 untuk mendorong konsumsi masyarakat. Dana tersebut disalurkan melalui Bantuan Langsung Tunai, Kartu Pra Kerja, pembebasan listrik dan lain-lain. Semakin banyak konsumsi/daya beli masyarakat maka ekonomi akan bergerak. Pemerintah juga mendorong konsumsi kementerian/Lembaga/pemerintah daerah melalui realisasi APBN/APBD.

Pemerintah Indonesia telah membuat beberapa langkah kebijakan sebagai mitigasi persoalan resesi ekonomi ini baik dari kebijakan monoter dan fiskal dengan mengoptimalkan peran APBN 2023. Harapannya Indonesia masih dapat mencapai target yang telah diproyeksikan pemerintah dan mempertahankan peningkatan partumbuhan ekonomi Indonesia untuk semua sektor-sektor ekonomi pada kuartal-kuartal berikutnya di tengah perekonomian global yang melemah sehingga dapat meminimalisir kemungkinan Indonesia terjadi resesi ekonomi.

Reference

Anwar, R., Mohamad, R., & HM, M. (2022). Kuatkah APBN 2023 Menghadapi Guncangan Resesi Global ? Jurnal Mutawazin, 54-62.

Badan Pusat Statistik. (2023, Mei 5). Ekonomi Indonesia Triwulan I-2023 Tumbuh 5,03 Persen (y-on-y). Retrieved from Badan Pusat Statistik: https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/05/05/1998/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2023-tumbuh-5-03-persen–y-on-y-.html

Basri, M. C. (2022, Desember 3). Ketidakpastian Global dan Respons Kebijakan. Retrieved from Kompas: https://www.kompas.id/baca/opini/2022/12/02/ketidakpastian-global-dan-respons-kebijakan

Darmastuti, S., Juned, M., Susanto, F. A., & Al-Husin, R. N. (2021). COVID-19 dan Kebijakan dalam Menyikapi Resesi Ekonomi: Studi Kasus Indoensia, Filipina, dan Singapura. Jurnal Madani, 74-80.

Haryono, E. (2023, Mei 5). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tetap Kuat. Retrieved from Bank Indonesia: https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2511423.aspx

Maesaroh. (2022, Oktober 12). Indonesia Pernah Diterjang Tiga Resesi, Mana yang Terburuk? Retrieved from CNBC Indonesia: https://www.cnbcindonesia.com/market/20221012140255-17-379180/indonesia-pernah-diterjang-tiga-resesi-mana-yang-terburuk

Wijayanti, A., & Ngadiman. (2021). Peran Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Resesi Ekonomi Akibat Dampak Pandemi Covid-19. Jurnal Kontemporer Akuntansi.